Ilustrated perbedaan de facto dan de jure
Ilustrated perbedaan de facto dan de jure

Oleh: Kak Farid

PALONTARAQ.ID – Istilah secara “de facto” dan secara “de jure” mungkin sudah sering kita mendengarnya, namun penggunaan istilah atau kata dari Bahasa Latin ini seringkali tidak pada tempatnya.

Istilah “de facto” dan “de jure” ini umum digunakan dalam khazanah Ilmu Hukum, Sejarah, Filsafat dan Politik.

Pengertian “de facto”

Istilah “de facto” menurut bahasa Latin artinya “pada faktanya”, atau “pada kenyataannya” atau “dalam praktiknya”.

Dalam ilmu pemerintahan dan hukum, istilah ini menerangkan praktik atau kasus yang telah terjadi (ada peristiwanya), meskipun tidak diakui oleh hukum secara resmi.

Istilah “de facto” ini seringkali digunakan sebagai lawan dari kata “de jure” yang mengarah ke Hal-hal yang berhubungan pemerintahan, hukum (legal) atau standard.

Dalam khazanah pengetahuan tentang hukum, “de jure” mengarah ke apa yang tertulis oleh peraturan atau hukum, sedang “de facto mengarah ke apa yang terjadi di kenyataan atau dalam praktiknya.

De facto, dapat dilihat sifatnya sementara atau tetap. De facto yang sementara, contohnya adalah pengakuan negara lain tanpa harus melihat bagaimana kondisi dan perkembangan negara itu.

Jika negara itu suatu saat bubar atau hancur, maka negara lain akan mencabut pengakuannya.

De facto tetap yaitu pengakuan terhadap suatu negara yang bisa menimbulkan hubungan baik dalam ekonomi dan perdagangan.

Pengertian “de Jure”

Istilah “de jure” mengandung arti menurut hukum atau berdasarkan hukum. Kata “De Jure” ini seringkali digunakan Pemerintah untuk menjelaskan situasi dan keadaan politik.

Sebagai contoh, Kemerdekaan secara “de jure”, Kemerdekaan dengan memproklamasikan diri sebagai negara merdeka ternyata belumlah cukup untuk dilakukan.

Sebuah negara bisa dikatakan merdeka jika memenuhi beberapa syarat atau kriteria tertentu.

Suatu kasus bisa saja tertulis, ada hukumnya atau peraturannya, maka ini disebut “de Jure” meski dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak diikuti atau ditaati.

Istilah “de jure” merujuk kepada hukum yang tertulis. Dalam kehidupan sosial kita, seringkali praktik berbeda dengan teori. “de jure” menurut ilmu hukum dan kenegaraan, “de jure” lebih bermakna ada tidaknya pengakuan.

“de jure” juga memiliki dua sifat yaitu sifat penuh dan tetap. Misalnya, dikatakan bersifat penuh karena hubungan bilateral dua negara, diakui dan mengakui, bisa dilakukan di level konsulat dan diplomatik.

Sehingga, kedua negara bisa mengirim wakilnya ke negara masing-masing, duta besar yang punya kuasa dan wewenang penuh.

“de jure” bersifat tetap berarti pengakuan suatu negara, berdasarkan Hukum Internasional, berlaku sampai kapanpun atau tak memiliki batas waktu.

Pengertian “de facto” dan “de jure” menurut Hukum Internasional

Suatu negara akan diakui secara de facto jika sudah memiliki syarat berdirinya suatu negara yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat.

Suatu negara akan diakui secara de jure yaitu suatu negara sudah memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional yang berlaku.

Jenis pengakuan secara de facto ada dua yaitu sementara dan tetap. Sedangkan pengakuan secara de jure hanya satu yaitu selama memenuhi syarat dan hukum serta menjelaskan peran negara itu dalam hubungan internasional.

Jika secara “de facto”, negara yang memberi dan diberi pengakuan masih belum tentu bisa berhubungam secara bilateral khususnya di bidang ekonomi dan politik, sedang jika secara “de jure”, negara yang mengakui dan diakui bisa dengan mudah memulai hubungan bilateral.

Pengakuan secara “de facto” bisa dicabut dengan mudah yaitu dengan pernyataan resmi negara saja, secara tulisan maupun lisan. Sedang untuk pengakuan secara “de jure” harus diputuskan secara hukum internasional yang berlaku.

Contoh Penerapan “de Facto” dan “de Jure”

Dalam Ilmu Tata Negara, dikenal istilah uni partai, dwi partai dan multi partai. Uni partai berarti di negara tersebut hanya dikendalikan oleh satu partai. Contohnya, Partai Komunis China (PKC) di Republik Rakyat China (RRC).

Dwi partai berarti di negara tersebut dikuasai oleh dua partai dominan. Contohnya Amerika Serikat, yang dikuasai oleh Partai Republik dan Partai Demokrat.

Sedangkan multi partai berarti negara tersebut memiliki lebih dari dua partai yang dominan, Contohnya adalah Indonesia.

Sekarang ambil contoh Nazi Jerman yang menganut fasisme yang sangat kental dengan otoriternya. Terbukti dalam keterlibatannya yang dominan dalam Perang Dunia kedua.

Untuk sistem partainya, Nazi Jerman menganut multipartai yang sama dengan Indonesia. Tapi secara de facto, iklim politiknya sangat didominasi oleh Partai Nazi sehingga terasa Pemerintahannya mengakomodir multi-partai. Padahal partai-partai lain, hanya sebagai stempel atau pelengkap saja.

Secara “de facto”, Indonesia mendapat pengakuan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan pengakuan secara “de jure” pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 sudah disahkan, terpilihnya presiden dan wakilnya serta dilantiknya KNIP.

Demikian perbedaan “de facto” dan “de jure”. Semoga bermanfaat adanya. (*)

 

Tentang Penulis: 

Kak Farid, bernama lengkap Muhammad Farid Wajdi, adalah seorang Penulis dan Guru. Founder Komunitas Palontaraq dan Pembina Rumah Baca Palontaraq.  Buku karyanya lebih dari 40 judul, terdiri dari beragam bidang dan topik: Biografi, Sejarah, Sosial Budaya, Pemerintahan, Ekonomi, Agama, Filsafat dan Fiksi (Antologi Puisi dan Cerpen).  Penulis dapat dihubungi via email: palontaraq@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here